Sabtu, 11 Mei 2013

Ahok: Mafia Tanah di Muarabaru Bajingan

KabarPenjaringan - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kesal dengan sikap warga Muara Baru yang enggan dipindahkan ke Rusun Marunda. Padahal, Pemprov DKI Jakarta menyadari kalau warga Muara Baru membutuh kerja dan tempat tinggal di Ibu Kota.

"Karena itu kami sadar mereka butuh kerja, kami beli lahan. Kita kasih karena kita maklum anda tinggal di Jakarta mau kerja. Begitu mau dipindah ke rumah yang layak anda merasa dizolimi kan aneh," ujar Ahok di Mal Ciputra, Sabtu (11/5).

Ahok juga geram karena orang suruhannya diusir pakai golok saat datang ke Muara Baru. Bahkan Ahok menyebut ada mafia tanah di Muara baru. "Di Jakarta memang ada orang yang mendapatkan uang dengan main tanah. Itu bajingan, kita anggap kalau ngambilin uang rakyat," katanya geram.

Mesti demikian, Ahok akan tetap memindahkan warga Muara Baru dan sudah menyiapkan plot 700 hektar. Selain itu, Sekolah Negeri juga akan disatukan karena ada ribuan sekolah. "Jadikan swasta ada SD, SMP dan SMA digabung, nah kami juga lagi berusaha ngegabung sehingga ada sisa tanah dan akan dibangun rumah susun," tuturnya.

Ahok menilai penolakan warga Muara Baru yang enggan dipindahkan ke Rusun Marunda. Ahok masih heran kenapa warga lebih memilih meminta uang ganti rugi."Kalau anda gak punya kerjaan tapi menolak ke Marunda kan aneh. Jadi di Jakarta mau hidup apa mau ngerampok?," ujar Ahok.

Selain itu, lanjut Ahok, untuk depan pihaknya akan menghapus uang kerohiman atau uang ganti rugi bagi warga yang digusur karena menempati lahan ilegal. "Mereka ini ngemis-ngemis cari uang kerohiman. Nanti di DKI gak boleh ada lagi uang kerohiman. Jadi kalau relokasi dari sungai dari waduk manapun tidak ada yg namanya ganti rugi atau ganti untung," tegas Ahok.

Selain itu, Ahok menyatakan pihaknya akan mengkaji ulang persyaratan bagi penerima hak sewa rumah susun sewa (Rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta. Salah satu poin penting yang akan diubah adalah mengenai standar hidup warga penerima hal sewa Rusun.

"Kita hitung sebenarnya berapa biaya untuk orang gak mampu. Kalau misalnya Rp 135 ribu per bulan bilang gak mampu, tapi untuk beli pulsa Rp 300 ribu sebulan kan ga cocok," katanya.

Untuk itu, Ahok dan jajarannya akan melakukan survei kembali. Tujuannya agar ada patokan bagi orang yang pantas dapat rumah susun atau tidak. "Kalau memang benar-benar tidak mampu baru bisa pakai SKTM," tuturnya. (tim)

Tidak ada komentar :

Posting Komentar