KabarPenjaringan - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kesal
dengan sikap warga Muara Baru yang enggan dipindahkan ke Rusun Marunda. Padahal, Pemprov DKI Jakarta menyadari kalau warga Muara Baru membutuh
kerja dan tempat tinggal di Ibu Kota.
"Karena itu kami sadar
mereka butuh kerja, kami beli lahan. Kita kasih karena kita maklum anda
tinggal di Jakarta mau kerja. Begitu mau dipindah ke rumah yang layak
anda merasa dizolimi kan aneh," ujar Ahok di Mal Ciputra, Sabtu (11/5).
Ahok
juga geram karena orang suruhannya diusir pakai golok saat datang ke
Muara Baru. Bahkan Ahok menyebut ada mafia tanah di Muara baru. "Di
Jakarta memang ada orang yang mendapatkan uang dengan main tanah. Itu
bajingan, kita anggap kalau ngambilin uang rakyat," katanya geram.
Mesti
demikian, Ahok akan tetap memindahkan warga Muara Baru dan sudah
menyiapkan plot 700 hektar. Selain itu, Sekolah Negeri juga akan
disatukan karena ada ribuan sekolah. "Jadikan swasta ada SD, SMP dan SMA
digabung, nah kami juga lagi berusaha ngegabung sehingga ada sisa tanah
dan akan dibangun rumah susun," tuturnya.
Ahok menilai penolakan
warga Muara Baru yang enggan dipindahkan ke Rusun Marunda. Ahok masih
heran kenapa warga lebih memilih meminta uang ganti rugi."Kalau anda gak
punya kerjaan tapi menolak ke Marunda kan aneh. Jadi di Jakarta mau
hidup apa mau ngerampok?," ujar Ahok.
Selain itu, lanjut Ahok,
untuk depan pihaknya akan menghapus uang kerohiman atau uang ganti rugi
bagi warga yang digusur karena menempati lahan ilegal. "Mereka ini
ngemis-ngemis cari uang kerohiman. Nanti di DKI gak boleh ada lagi uang
kerohiman. Jadi kalau relokasi dari sungai dari waduk manapun tidak ada
yg namanya ganti rugi atau ganti untung," tegas Ahok.
Selain itu,
Ahok menyatakan pihaknya akan mengkaji ulang persyaratan bagi penerima
hak sewa rumah susun sewa (Rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta. Salah
satu poin penting yang akan diubah adalah mengenai standar hidup warga
penerima hal sewa Rusun.
"Kita hitung sebenarnya berapa biaya
untuk orang gak mampu. Kalau misalnya Rp 135 ribu per bulan bilang gak
mampu, tapi untuk beli pulsa Rp 300 ribu sebulan kan ga cocok," katanya.
Untuk
itu, Ahok dan jajarannya akan melakukan survei kembali. Tujuannya agar
ada patokan bagi orang yang pantas dapat rumah susun atau tidak. "Kalau
memang benar-benar tidak mampu baru bisa pakai SKTM," tuturnya. (tim)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar