"Urus KTP dan KK sekarang mahal. Tadi, ada warga yang dimintai Rp 750.000 untuk buat satu KTP dan KK," kata Ahmad, warga RT 16 RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara, saat ditemui KabarPenjaringan, Selasa (19/2/2013).
Karena alasan keamanan diri, Ahmad hanya mengungkapkan bahwa oknum yang meminta uang dalam jumlah besar itu berasal dari petugas RT/RW setempat. Keterangan Ahmad dibenarkan warga lainnya, Izul.
Warga RW 17 Muarabaru ini menerangkan, seorang rekannya yang telah pindah ke Rusun Marunda dan kembali untuk mengurus kartu keluarga juga dimintai pungutan dalam jumlah serupa. "Teman saya Si Gondrong diminta untuk sediakan uang Rp 750.000. Ini lagi jadi perbincangan warga sini," kata Izul.
Warga yang bermukim di pinggiran Waduk Pluit itu mengutarakan, menurut alasan yang dikemukakan oknum tersebut, biaya tambahan dikenakan karena banyaknya warga yang saat ini meminta pemrosesan KTP dan KK.
"Katanya sekarang ini pemintaan lagi membludak. Umumnya warga disini punya KTP, tapi kebanyakan belum punya KK," lanjut Izul. Ia menjelaskan, permintaan pengurusan dokumen kependudukan tidak hanya datang dari warga yang akan pindah ke Marunda. Sejumlah warga yang saat ini telah menghuni Rusun Marunda pun masih belum dilengkapi dokumen yang disyaratkan pemerintah.
Mereka yang masuk rombongan pertama warga waduk Pluit yang pindah ke Marunda, menurut Izul, adalah perintis yang diajak pemerintah untuk membuka jalan bagi warga lainnya.
"Waktu itu syarat-syarat belum lengkap, asal mau pindah, pasti dikasih kesempatan. Nah, sekarang ini mereka juga diminta melengkapi dokumen, makanya banyak yang balik kesini buat ngurus KK," terang Izul.
Sebagaimana Ahmad, Izul pun tidak ingin mengungkapkan secara gamblang identitas oknum yang dimaksud. Ia beralasan, keterangannya bisa memicu keretakan hubungan dengan oknum tersebut yang tak lain sesama warga disekitar Waduk Pluit. (tim)
